Pemandangan antrean panjang yang mengular hingga mencapai 200 meter di depan Kantor Kelurahan Sukamaju pada hari Rabu, 18 September 2024, menjadi sorotan utama warga. Ratusan Kepala Keluarga (KK) dari lima Rukun Tetangga (RT) yang seharusnya menerima pencairan dana Kartu Bantuan Sosial (KBS) tahap ketiga, harus menelan kekecewaan pahit. Pasalnya, setelah menunggu sejak pukul 07.00 WIB, mereka dihadapkan pada pengumuman mendadak bahwa dana yang dijanjikan belum dapat dicairkan karena masalah teknis sistem di tingkat pusat. Kekecewaan ini mencuatkan kembali pertanyaan fundamental mengenai efektivitas dan transparansi distribusi program perlindungan sosial di daerah.

Menurut keterangan resmi yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kelurahan Sukamaju, Bapak Rudi Hartono, keterlambatan ini dipicu oleh adanya error sinkronisasi data penerima antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) daerah dengan data perbankan penyalur. “Kami sudah menerima daftar nama dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota pada tanggal 15 September, namun ketika proses validasi data ke Bank X Cabang Utama, banyak data NIK dan nomor rekening yang tidak cocok. Ini menyebabkan proses generate Kartu Bantuan Sosial terkendala,” jelas Bapak Rudi. Ia menambahkan, total penerima yang terdampak di Kelurahan Sukamaju mencapai 450 KK, dengan nominal bantuan yang tertahan sekitar Rp 450.000 per KK untuk alokasi dua bulan.

Salah satu warga, Ibu Siti Aisyah (55 tahun) dari RT 003/RW 005, yang sudah mengambil cuti dari pekerjaan hariannya sebagai buruh cuci, mengungkapkan kejengkelannya. “Kami butuh uang ini untuk membeli kebutuhan sekolah anak. Kalau begini terus, bagaimana kami bisa mencapai Kemandirian Finansial? Setiap bulan selalu ada saja masalahnya,” keluh Ibu Siti sambil memperlihatkan surat undangan pencairan yang bertanggal hari itu. Ibu Siti mewakili suara banyak warga lain yang merasa proses birokrasi ini tidak memihak kepada mereka yang paling membutuhkan.

Menanggapi keluhan tersebut, pihak kepolisian melalui Babinkamtibmas setempat, Aipda Doni Setiawan, yang bertugas mengamankan lokasi, berjanji akan mengawal proses penyelesaian masalah ini. Aipda Doni mencatat adanya potensi kericuhan akibat kekecewaan massa, namun situasi berhasil dikendalikan. Di lain pihak, Kepala Dinsos Kota, Dr. Rina Kusuma, S.Sos, M.Si, pada konferensi pers yang diadakan Kamis, 19 September 2024, pukul 10.00 WIB, menjamin bahwa masalah teknis akan selesai dalam waktu maksimal 3×24 jam. Pihaknya sedang berkoordinasi langsung dengan tim IT Kementerian Sosial dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa hak para penerima ini terpenuhi sebelum akhir minggu. Dr. Rina juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program bantuan seperti ini benar-benar mendukung Kemandirian Finansial dan kesejahteraan warga. Ini adalah kunci agar program seperti Kartu Bantuan Sosial ini dapat berjalan efektif, mengurangi ketergantungan masyarakat, dan membangun ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput.