Dukungan Raja Bali untuk Reklamasi Laut Demi Bangun Bandara
Kabar baik datang bagi rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Sejumlah Raja atau penglingsir Puri di Bali menyatakan dukungan penuh terhadap opsi reklamasi laut sebagai solusi untuk merealisasikan proyek infrastruktur strategis ini. Dukungan ini terungkap dalam pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.
Para Raja yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan pandangan bahwa pembangunan bandara baru di Bali Utara sangat mendesak untuk pemerataan pembangunan dan mengurai kepadatan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Mereka memahami bahwa opsi reklamasi laut mungkin menjadi solusi yang paling realistis mengingat keterbatasan lahan yang ada di Bali Utara.
“Kami para Raja dan penglingsir Puri di Bali pada prinsipnya mendukung penuh rencana pembangunan bandara di Bali Utara. Kami melihat ini sebagai langkah penting untuk kemajuan Bali secara keseluruhan,” ujar salah satu Raja yang hadir, seperti dikutip dari Detik Bali. Dukungan ini memberikan legitimasi kultural yang kuat bagi proyek yang selama ini menuai pro dan kontra.
Pj Gubernur Bali menyambut baik dukungan dari para tokoh adat tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kajian AMDAL yang komprehensif akan menjadi prioritas, dan dialog dengan berbagai pihak terkait akan terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik.
Meskipun dukungan dari para Raja Bali menjadi angin segar, suara-suara penolakan dari aktivis lingkungan dan sebagian masyarakat tetap ada. Kekhawatiran terkait potensi kerusakan ekosistem laut, hilangnya mata pencaharian nelayan, dan dampak sosial budaya masih menjadi perhatian utama. Mereka mendesak agar pemerintah lebih transparan dan melibatkan partisipasi publik secara aktif dalam setiap tahapan proyek.
Dengan adanya restu dari para Raja Bali, diharapkan proses perizinan dan perencanaan pembangunan Bandara Bali Utara dapat berjalan lebih lancar. Namun, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu terus berupaya untuk menjawab kekhawatiran masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, selaras dengan filosofi Tri Hita Karana yang dijunjung tinggi di Bali.
Dukungan dari para pemimpin adat ini memberikan dimensi baru dalam perdebatan mengenai pembangunan bandara di Bali Utara. Ini menjadi momentum penting untuk mencari titik temu antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan serta kearifan lokal Bali.