Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi kembali melakukan penertiban terhadap bangunan liar dan aktivitas hunian di kolong Jembatan Kalimalang. Langkah ini diambil sebagai upaya penegakan peraturan daerah (Perda) terkait ketertiban umum dan penataan ruang kota. Sejumlah warga yang tinggal di kolong jembatan diamankan dalam operasi tersebut.

Alasan Penertiban dan Kondisi Penghuni:

Penertiban kolong jembatan ini bukan kali pertama dilakukan oleh Pemkot Bekasi. Alasan utama penertiban adalah karena keberadaan bangunan liar dan aktivitas hunian di area tersebut melanggar Perda tentang Ketertiban Umum dan berpotensi menimbulkan masalah sosial, kesehatan, serta keamanan. Kondisi hunian di kolong jembatan seringkali tidak layak, minim sanitasi, dan rawan terhadap berbagai risiko.

Proses Penertiban dan Tindakan Satpol PP:

Dalam operasi penertiban kali ini, Satpol PP bertindak tegas namun humanis. Petugas melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu kepada para penghuni untuk mengemasi barang-barang mereka sebelum dilakukan pembongkaran bangunan liar. Sejumlah penghuni yang kedapatan masih berada di lokasi diamankan oleh petugas untuk selanjutnya didata dan diberikan pengarahan.

Tindak Lanjut dan Solusi Pemerintah:

Setelah penertiban, Pemerintah Kota Bekasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi yang berkelanjutan bagi para penghuni kolong jembatan. Langkah-langkah seperti pendataan, pemberian bantuan sosial, dan penyediaan tempat tinggal sementara atau program relokasi perlu diupayakan agar para warga tersebut memiliki kehidupan yang lebih layak dan aman. Koordinasi dengan dinas sosial dan instansi terkait menjadi krusial dalam memberikan solusi yang komprehensif.

Dampak Sosial dan Harapan ke Depan:

Penertiban kolong jembatan seringkali menimbulkan dampak sosial dan kemanusiaan. Para penghuni kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi jangka panjang yang memperhatikan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Diharapkan, ke depannya akan ada program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah hunian tidak layak di perkotaan.

Penertiban di kolong Jembatan Kalimalang ini menjadi perhatian publik dan menyoroti kompleksitas permasalahan sosial di perkotaan. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tidak hanya menegakkan peraturan, tetapi juga memberikan solusi yang humanis dan berkelanjutan bagi warganya.